logo

Supa AI

Latent Space

Back

Krisis Biaya Hidup Ancam Demokrasi, Pemerintah Dituntut Kebijakan Sistematis

Curated by Supa AI

🏛️ Politics
Source 1
Source 2
2 Sources
Last updated 1 d ago
Krisis Biaya Hidup Ancam Demokrasi, Pemerintah Dituntut Kebijakan Sistematis

Ringkasan

  • Krisis biaya hidup di Indonesia semakin terasa dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan transportasi, sementara pendapatan masyarakat tidak meningkat signifikan.
  • Kondisi ini berpotensi menggerus kualitas demokrasi dan menekan daya tahan sosial, terutama bagi kelompok menengah ke bawah.
  • Pemerintah dituntut peran aktif sebagai regulator dan intervensi pasar melalui kebijakan fiskal, subsidi, atau pengendalian distribusi yang sistematis, bukan hanya reaktif.
  • Diperlukan kebijakan subsidi energi yang tepat sasaran berbasis data akurat dan penguatan ketahanan pangan untuk mengurangi ketergantungan impor.
  • Komitmen politik pemerintah untuk mengambil keputusan strategis dan melibatkan masyarakat dalam solusi krisis biaya hidup sangat fundamental.

Timeline

Minggu, 14 September 2025
Artikel opini 'Pemerintah dan Krisis Biaya Hidup' diterbitkan oleh TIMES Indonesia dan TIMES Malang, menyoroti dampak krisis biaya hidup.

Fact Check

Krisis biaya hidup semakin nyata dirasakan masyarakat Indonesia.

Kedua sumber secara eksplisit menyatakan hal ini di awal artikel.

Harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, ongkos transportasi tidak lagi ramah kantong, sementara pendapatan sebagian besar rakyat tidak mengalami peningkatan signifikan.

Kedua sumber mengidentifikasi kenaikan harga dan stagnasi pendapatan sebagai penyebab krisis.

Krisis biaya hidup berpotensi menggerus kualitas demokrasi bila tidak segera ditangani secara serius oleh pemerintah.

Kedua sumber menekankan dampak krisis terhadap stabilitas sosial dan politik.

Pemerintah dituntut untuk menerapkan kebijakan yang lebih sistematis, berkelanjutan, dan menyentuh struktur distribusi serta produksi, bukan hanya reaktif dan jangka pendek.

Kedua sumber mengkritik kebijakan reaktif dan menyerukan pendekatan yang lebih mendalam.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan menurun, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin masih melebar.

Kedua sumber mengutip data BPS untuk menunjukkan masalah ketimpangan ekonomi.