Angket Haji 2025: DPR Soroti Penyelewengan Dana Triliunan Rupiah!
Curated by Supa AI
Ringkasan
- Tim Pengawas Haji DPR merekomendasikan pembentukan pansus haji 2025 untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji, menyusul temuan banyak permasalahan dan indikasi tindak pidana.
- Rakernas Evaluasi Haji 2025 yang diselenggarakan Kemenag menghasilkan lima rekomendasi strategis untuk perbaikan, termasuk manajemen manasik, pemvisaan, layanan di Arab Saudi, dan penetapan BPIH.
- Kementerian Agama secara resmi menyerahkan urusan haji kepada Badan Pengelola (BP) Haji, sesuai Perpres 154 Tahun 2024, dengan fokus Kemenag beralih ke tugas non-haji.
- KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kuota haji khusus 2023-2024, yang diduga dialokasikan 50:50 antara reguler dan khusus, menyimpang dari aturan 92:8, menyebabkan kerugian calon jemaah.
- Meskipun ada temuan dan dugaan korupsi, Kemenag mengklaim layanan haji 2025 meningkat dari sisi akuntabilitas dan profesionalitas, dengan penurunan angka kematian serta kebutuhan layanan kesehatan jemaah.
Timeline
Fact Check
Timwas Haji DPR merekomendasikan pembentukan pansus untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2025.
Verified from 3 sources
Fakta ini dikonfirmasi oleh tiga sumber berbeda, menunjukkan kesepakatan DPR untuk membentuk pansus.
Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H/2025 M menghasilkan lima rekomendasi strategis.
Verified from 3 sources
Lima rekomendasi dari Rakernas dikonfirmasi secara detail oleh tiga sumber, termasuk poin-poin spesifiknya.
Kementerian Agama secara resmi menyerahkan urusan haji kepada Badan Pengelola (BP) Haji, ditandai dengan Rakernas Evaluasi Haji 2025.
Verified from 2 sources
Peralihan kewenangan ini ditegaskan oleh Menag dan menjadi fokus utama Rakernas, dikonfirmasi oleh dua sumber.
KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kuota haji khusus periode 2023–2024, yang diduga dialokasikan 50:50 antara reguler dan khusus, menyimpang dari aturan 92:8.
Verified from 1 sources
Detail mengenai dugaan korupsi kuota haji dan modusnya dijelaskan secara rinci dalam satu sumber yang kredibel, dengan menyebutkan pernyataan dari pihak KPK.
Sources
Penjelasan KPK Kenapa Kuota Haji Tambahan 2024 Dinilai Tak Sesuai Aturan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penyimpangan dalam pembagian kuota haji tambahan 2024.
Kematian Jamaah dan Permintaan Layanan Kesehatan Menurun, Puskes Haji Sebut Skrining Berjalan Efektif
Pusat Kesehatan Haji Kemenkes menyebut bahwa tingkat kematian dan permintaan layanan kesehatan jamaah haji 2025 menurun.
Penting-Tidak Penting Pembentukan Pansus Haji 2025
Timwas Haji DPR merekomendasikan pembentukan pansus untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2025. 4 Agustus 2025 | 13.00 WIB. Dengarkan Berita.
Rakernas Evaluasi Haji 2025 Hasilkan 5 Rekomendasi Strategis
BeritaNasional.com - Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M telah diselenggarakan. Rakernas ini menghasilkan lima...
Layanan Haji 2025 Meningkat, Kemenag Fokus pada Kenyamanan dan Akuntabilitas
BeritaNasional.com - Penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M menunjukkan peningkatan signifikan dari sisi akuntabilitas, profesionalitas layanan,...
Inilah Daftar Temuan Inspektorat Jenderal Kemenag terkait Pelaksanaan Haji 2025 - Kabar Baitullah
Itjen Kemenag menyerahkan laporan hasil pengawasan internal pelaksanaan haji dalam Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M di...
Dirjen PHU Kemenag Sebut Haji 2026 Kemungkinan Multi Syarikah Terbatas - Kabar Baitullah
KabarBaitullah.com - Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M di Tangerang, Banten,...
Urusan Haji Resmi Beralih ke BP Haji, Menag: Semua Menteri Agama Telah Berusaha yang Terbaik - Kabar Baitullah
Hal itu ditandai dengan gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M di Atria Hotel Gading Serpong,...
Petugas Haji Akan Dibekali Dasar-dasar Bahasa Arab
BeritaNasional.com - Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) berencana membekali para petugas haji dasar-dasar Bahasa Arab yang akan memudahkan mereka selama...
DPR RI Sahkan Revisi UU Haji dan Umrah, BP Haji Jadi Kementerian Haji dan Umrah. Singgih Januratmoko: Landasan Kuat Meningkatkan Kualitas Layanan Haji dan Umrah
Lingkar.co – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui rapat paripurna di Komplek Senayan, Jakarta hari ini mengesahkan Revisi...
Menag: Kemenag siap serahkan pengelolaan haji ke BP Haji
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan Kementerian Agama siap fokus mengurusi tugas non-haji saat peralihan kewenangan penyelenggaraan haji kepada Badan .
5 Rekomendasi Strategis Evaluasi Haji 2025 Kemenag
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H/2025 M resmi ditutup pada Kamis, 31 Juli 2025 lalu. Forum ini menghasilkan lima...
Sengkarut Pelaksanaan Haji, Siapa Diuntungkan?
Salah satu dana besar yang dikelola pemerintah adalah dana haji, tak kurang 200 ribu jamaah haji berangkat ke Mekah setiap tahunnya.
KPK Bongkar Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024 dengan Kerugian Negara Lebih dari Rp1 Triliun
INDOZONE.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji tahun 2023–2024. Kerugian negara yang ditimbulkan...
Mencermati Dugaan Korupsi Kuota Haji
Penulis:Abdul Hakim, Pengajar Perbandingan Politik STISNU Kota Tangerang. Beritabanten.com – Kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di era Menteri...