Pajak Kripto RI Meroket 0,21% Mulai 1 Agustus, PPN Dihapus!

Ringkasan

• Pemerintah Indonesia secara resmi menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final atas transaksi aset kripto menjadi 0,21%, berlaku mulai 1 Agustus 2025, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025. Kenaikan ini juga berlaku untuk transaksi di bursa domestik, yang sebelumnya 0,1%.
• Sebagai bagian dari kebijakan baru ini, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk penjualan aset kripto resmi dihapuskan, menyetarakan aset kripto dengan surat berharga yang tidak dikenai PPN. Namun, jasa terkait transaksi kripto oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tetap dikenakan PPN sebesar 12% x 11/12 dari komisi atau imbalan.
• Bagi penambang aset kripto, PPN untuk jasa verifikasi transaksi meningkat dari 1,1% menjadi 2,2% mulai 1 Agustus 2025. Selain itu, mulai tahun pajak 2026, pajak penghasilan khusus sebesar 0,1% untuk penambangan akan dihapus, dan penghasilan dari penambangan akan dikenakan pajak penghasilan standar Indonesia.
• Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kesederhanaan, dan kemudahan administrasi perpajakan di sektor aset kripto, serta mendorong lebih banyak transaksi terjadi di bursa lokal.
• Meskipun ada kenaikan tarif PPh, penghapusan PPN diharapkan dapat meringankan beban investor dan membuat investasi kripto lebih menarik di Indonesia, yang kini memiliki lebih dari 20 juta trader kripto dengan pertumbuhan nilai transaksi mencapai lebih dari $39,67 miliar pada tahun 2024.
• Kebijakan ini juga merupakan bagian dari transisi pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak Januari 2025, menandai pengakuan aset kripto sebagai instrumen keuangan digital.