IKN di Ujung Tanduk? Rp150 Triliun Hangus!

Ringkasan

• Wacana penghentian sementara atau moratorium pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mengemuka di tengah ketiadaan Keputusan Presiden (Keppres) terbaru dan kondisi keuangan negara yang sedang efisien. Sejak 2022, proyek ini telah menyedot anggaran lebih dari Rp150 triliun.
• Partai NasDem mengusulkan moratorium sementara IKN, bahkan menyarankan agar statusnya diturunkan menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, jika Keppres pemindahan ibu kota belum ditetapkan. Mereka juga berpendapat pemindahan ke IKN sebaiknya dimulai dengan Wakil Presiden dan beberapa kementerian/lembaga prioritas.
• Pemerintah, melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menegaskan komitmen untuk menyelesaikan IKN sesuai target dan menyatakan tidak ada rencana moratorium. Istana menargetkan pembangunan sarana dan prasarana inti IKN rampung dalam tiga tahun ke depan untuk memungkinkan pemindahan ibu kota secara bertahap.
• Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan (Fraksi Golkar), menegaskan bahwa moratorium tidak diatur dalam UU IKN. Ia menilai penghentian proyek justru akan merugikan negara dan menimbulkan masalah baru karena berpotensi menelantarkan infrastruktur yang sudah dibangun.
• Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyebut anggaran pembangunan IKN hingga 2028 disetujui sekitar Rp48,8 triliun. Otorita IKN juga telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp16,13 triliun untuk tahun 2026, di luar pagu indikatif Rp5,05 triliun, guna memastikan kelanjutan pembangunan tahap kedua.
• Peneliti CORE Indonesia, Azhar Syahid, menekankan pentingnya menjaga konsistensi kebijakan untuk menarik investor dan memastikan iklim investasi yang baik di IKN. Ia menyoroti rendahnya realisasi investasi swasta dan pentingnya APBN sebagai pemantik, bukan tumpuan utama.
• Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, melalui Mareta Sari, mempertanyakan kepentingan di balik proyek IKN sejak awal, menyoroti inkonsistensi penggunaan dana APBN yang dominan alih-alih investasi swasta/KPBU. JATAM juga mencatat pelanggaran terhadap masyarakat lokal dan lingkungan, termasuk aktivitas tambang ilegal dan kriminalisasi warga.
• Baik Azhar Syahid maupun Mareta Sari mendukung perlunya evaluasi menyeluruh dan transparan terhadap proyek IKN, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga sosial dan lingkungan, untuk memastikan proyek ini tidak menjadi beban publik dan memenuhi tujuan awalnya.