QRIS Melonjak 148% ke Rp317 Triliun, Sistem Pembayaran Nasional Jadi Tameng Kedaulatan Ekonomi Digital RI di Tengah Ancaman Tarif Trump!

Ringkasan

• Sistem pembayaran nasional Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan, terutama melalui pertumbuhan transaksi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Pada kuartal II 2025, nilai transaksi QRIS mencapai Rp317 triliun, meningkat 121% secara tahunan (YoY), dengan volume transaksi melonjak 148,5% YoY.
• Direktur Utama PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN), Arianto Muditomo, menegaskan bahwa perusahaan switching milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan integritas ekonomi digital Indonesia. Perusahaan switching BUMN, seperti PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan teknis, tetapi juga sebagai agen pembangunan yang memprioritaskan kepentingan nasional dan kedaulatan data.
• Keberadaan switching nasional sangat krusial dalam ekosistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada jaringan pembayaran asing seperti Visa atau Mastercard. PTEN sendiri berperan sebagai Lembaga Services dalam ekosistem GPN, mendukung penguatan tata kelola data transaksi secara kolektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan negara.
• Meskipun mendapat respons negatif dari dunia internasional, termasuk ancaman tarif hingga 32% terhadap produk digital Indonesia dari mantan Presiden AS Donald Trump dalam laporan National Trade Estimate Report 2025, kebijakan GPN dan QRIS terus diperkuat. Kolaborasi antara lembaga switching nasional dan PTEN menciptakan sistem yang tidak hanya efisien tetapi juga menjamin keamanan data transaksi.
• Peningkatan adopsi QRIS, terutama di sektor ritel, menghasilkan data transaksi yang kaya dan dapat dimanfaatkan untuk merancang kebijakan fiskal yang lebih akurat dan tepat sasaran. Ini juga menunjukkan kesiapan infrastruktur pembayaran domestik untuk bersaing dan terhubung dalam ekosistem pembayaran global, terbukti dari kerja sama lintas negara dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand.
• Arianto Muditomo menekankan pentingnya kepatuhan sistem switching nasional terhadap standar internasional seperti ISO 27001 dan PCI DSS, serta regulasi domestik yaitu PP No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (SPBE) dan UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP). Koordinasi erat dengan regulator dan implementasi prinsip data sovereignty menjadi kunci untuk menjadikan sistem ini alat strategis dalam ekonomi digital Indonesia.
• Indonesia Financial Group (IFG) juga turut memperkuat ekosistem digital dengan memberdayakan karyawan sebagai ujung tombak komunikasi digital melalui workshop strategi media sosial dan pemanfaatan AI, menunjukkan komitmen BUMN dalam mengadaptasi diri di era digital.