Tarif Impor AS ke Indonesia Anjlok 32% Jadi 19% Usai Kesepakatan Prabowo-Trump, Namun Ekonom Wanti-wanti: Investasi Perlu Jadi Prioritas Utama!

Ringkasan

• Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyelesaikan lawatan 15 hari yang intensif ke sejumlah negara, termasuk Brasil untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025, serta kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi, Inggris, Belgia, dan Prancis. Dalam kunjungannya, Prabowo menyoroti pencapaian diplomasi yang signifikan, termasuk kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat dan peran Indonesia sebagai anggota resmi BRICS.

• Salah satu hasil paling mencolok dari lawatan tersebut adalah kesepakatan dengan Presiden AS Donald Trump untuk menurunkan tarif impor barang asal Indonesia ke Amerika Serikat dari 32 persen menjadi 19 persen. Sebagai imbalan, Indonesia berkomitmen untuk membeli produk energi senilai USD15 miliar, produk pertanian senilai USD4,5 miliar, serta 50 unit pesawat Boeing terbaru. Trump menyebut Prabowo sebagai negosiator tangguh. Namun, peneliti ekonomi dari Universitas Islam Indonesia (UII), Listya Endang Artiani, mempertanyakan apakah manuver Prabowo ini merupakan langkah diplomatik strategis atau hanya gimik politik. Listya menekankan bahwa kesepakatan ini belum bersifat mengikat dan memerlukan prosedur hukum ketat di AS, termasuk pengkajian oleh United States Trade Representative (USTR) dan persetujuan Kongres AS.

• Meskipun tarif impor AS turun, Gundy Cahyadi, Research Director Prasasti Center for Policy Studies, mengingatkan bahwa tarif ala Trump lebih merupakan 'panggung politik' dan pasar keuangan global sudah terbiasa dengan gaya ini. Ia menekankan bahwa ekonomi Indonesia tidak terlalu bergantung pada ekspor ke AS, yang hanya menyumbang sekitar 10 persen dari total ekspor. Oleh karena itu, prioritas utama Indonesia harus tetap pada upaya mendorong investasi dan memperkuat kemitraan internasional.

• Indonesia kini telah resmi menjadi anggota BRICS, sebuah langkah yang oleh Prabowo disebut bukan sebagai bentuk perlawanan terhadap Barat, melainkan upaya untuk menciptakan keseimbangan dalam dunia multipolar yang lebih adil. KTT BRICS 2025 diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brasil, pada 6 hingga 7 Juli, diikuti dengan pertemuan bilateral di Brasília pada 8-9 Juli.

• Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI dalam analisisnya berjudul "Aksesi BRICS: Potensi dan Tantangan bagi Perekonomian Indonesia" menekankan bahwa setelah bergabung dengan BRICS, Indonesia harus tetap menjaga posisi non-blok dan mendiversifikasi mitra dagang, investor, dan sumber pendanaan. LPEM juga menyoroti bahwa BRICS belum seefektif G7 atau OECD dalam menghasilkan kebijakan ekonomi riil dan belum memiliki tarif preferensial yang signifikan. Indonesia perlu mendorong BRICS untuk bekerja sama lebih konkret dalam perdagangan.

• Kunjungan Prabowo ke Arab Saudi menghasilkan kemajuan dalam kerja sama bilateral, termasuk rencana Indonesia untuk membangun perkampungan haji permanen yang secara prinsip telah disetujui. Di Inggris, Prabowo melakukan lobi informal mengenai konflik di Gaza, Ukraina, dan isu-isu global lainnya. Di Brussel, Belgia, Indonesia berhasil mencapai kesepakatan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa, yang setara dengan perjanjian perdagangan bebas, memungkinkan tarif 0% untuk barang-barang Indonesia.

• Aktivitas politik internasional Prabowo dinilai sebagai "tarian politik internasional" yang aktif dan kontras dengan pendekatan diplomasi pendahulunya, Presiden Joko Widodo, yang lebih fokus pada ekonomi. Prabowo disebut ingin menjadikan Indonesia sebagai kekuatan mediasi dan stabilisasi global, bahkan dijuluki "the peace broker of the Global South". Namun, ada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara fokus internasional dan masalah domestik yang kompleks, seperti ekonomi dan fragmentasi politik pasca-pemilu.

• Istana juga menanggapi perdebatan mengenai penetapan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional, yang bertepatan dengan ulang tahun Presiden Prabowo. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa keputusan tersebut berdasarkan masukan dari para budayawan dan pekerja seni, serta mengacu pada penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 yang memasukkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian dari Lambang Negara. Istana menegaskan tidak menganut 'cocoklogi' dalam penetapan tanggal.