Ancaman Ketergantungan Negara Besar Hantui Indonesia di Tengah Gejolak Geopolitik dan Gabungnya BRICS!

Ringkasan

• Indonesia dihadapkan pada tantangan geopolitik yang signifikan, terutama terkait kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) yang fluktuatif, seperti yang disoroti oleh anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Syahrul Aidi Maazat. Hal ini menekankan perlunya Indonesia untuk tidak bergantung pada satu negara besar, demi menjaga posisi tawar dalam percaturan global.
• Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI menegaskan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS harus tetap menjadi perwujudan politik luar negeri bebas aktif yang senantiasa menjaga posisi non-blok. Ini krusial agar Indonesia tidak condong pada blok kekuatan tertentu dan dapat memitigasi risiko ketergantungan serta risiko geopolitik.
• LPEM FEB UI merekomendasikan Indonesia untuk terus mendiversifikasi mitra dagang, investor, dan sumber pendanaan, serta kerja sama ekonomi, tidak hanya terbatas pada negara-negara anggota BRICS, tetapi juga tetap membuka peluang dengan negara-negara Barat. Diversifikasi ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu blok kekuatan dan memperkuat posisi tawar di tengah sistem perdagangan multilateral.
• Bergabungnya Indonesia dengan BRICS dinilai dapat memperkuat peran geopolitik dan ekonomi Indonesia di kancah global, serta mengurangi ketergantungan terhadap negara Barat dan lembaga internasional terafiliasi seperti IMF, WTO, dan World Bank. Langkah ini juga memperkuat solidaritas Selatan-Selatan dalam menyuarakan kepentingan negara berkembang.
• Meskipun demikian, LPEM FEB UI menyoroti bahwa BRICS masih memiliki tantangan besar dalam menghasilkan kebijakan ekonomi riil yang seefektif G7 atau OECD. BRICS belum memiliki tarif preferensial, penghapusan hambatan non-tarif, dan kerja sama integrasi ekonomi signifikan seperti ASEAN atau RCEP. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengambil langkah proaktif untuk mendorong BRICS melakukan kerja sama konkret di bidang perdagangan dan bertransformasi menjadi blok ekonomi yang solid.
• Selain isu geopolitik dan ekonomi makro, diplomasi Indonesia juga didorong untuk menyentuh kepentingan rakyat secara langsung. Syahrul Aidi Maazat mendesak para duta besar baru untuk memprioritaskan diplomasi perdagangan berbasis desa, khususnya untuk komoditas hasil pertanian dan perkebunan rakyat, serta produk non-korporasi seperti daun herbal dan tanaman lokal yang telah menembus pasar global. Ia juga mendukung langkah Kementerian Pertahanan (Kemhan) membentuk batalyon ketahanan pangan untuk mengurangi ketergantungan impor.
• Aspek penting lainnya yang ditekankan adalah perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di negara-negara rawan konflik. Syahrul Aidi mengkritisi penarikan diplomat dari Lebanon yang berisiko terhadap keselamatan WNI di sana, menekankan bahwa mental dan kesiapan psikologis diplomat di zona konflik harus menjadi pertimbangan utama dalam penempatan.
• Anggota Komisi I DPR RI lainnya, Syamsu Rizal, menekankan pentingnya diplomasi digital (cyber diplomacy), di mana setiap individu dapat menjadi aktor dalam membentuk citra bangsa. Rizal juga menyoroti kekuatan soft power Indonesia melalui aksi kemanusiaan, seperti keberhasilan tim penyelamat Indonesia dalam mengevakuasi pendaki asal Brasil dari Gunung Rinjani, yang mengubah sentimen publik global terhadap Indonesia. Ia juga menyebut tantangan dalam membangun kepercayaan di kawasan Pasifik terkait isu Papua.
• Pengamat hubungan internasional, Teuku Rezasyah, menegaskan bahwa penempatan duta besar bukan sekadar formalitas, melainkan amanah besar yang menuntut kualitas, kompetensi, dan kapasitas negosiasi global. Ia menekankan bahwa kinerja diplomat harus dilihat dari hasil konkret, seperti pembukaan akses pasar ekspor dan promosi budaya Indonesia, serta pentingnya memperkuat peran BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen) DPR RI dalam jalur diplomasi kedua.